Main Menu

Depan
Berita
Sejarah
Analisis
Buku Tamu
Kontak Kami

Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar

Syndicate

Obama, Palestina, dan AIPAC
Ditulis Oleh Mujtahid   
Rabu, 10 Maret 2010


Rakyat Amerika Serikat dan warga dunia yang ingin “merayakan” kemungkinan berakhirnya periode panjang dominasi kaum neokonservatif terhadap kebijakan luar negeri Washington saat Barack Hussein Obama memenangi Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS) tampaknya harus menunggu lebih lama lagi.
Membaca pidatonya di hadapan tujuh ribu hadirin pada Konferensi Tahunan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)—sebuah kelompok lobi Israel paling berpengaruh—sehari setelah Obama mengamankan nominasinya dari Partai Demokrat, kita tidak menemukan perbedaan signifikan antara Obama, presiden yang dicitrakan progresif, pro-perubahan, dan anti-perang, dengan para pendahulunya, seperti Bill Clinton dan bahkan George W. Bush dalam konteks kebijakan terhadap Timur Tengah, khususnya Palestina.

Ia berbicara tentang Israel seolah-olah negara itu adalah “domba di tengah kawanan serigala”. Obama sepertinya lupa bahwa negara itu didirikan enam dekade silam lewat serangkaian aksi genosidal yang mengusir jutaan penduduk asli Palestina.

Tak satu patah kata pun terlontar dari mulut Obama tentang orang-orang Palestina yang hidup dengan tank, buldoser, senapan, dan mortir Israel sebagai menu sehari-hari mereka. Tak pula terdengar simpati Obama kepada kondisi kehidupan 1,5 juta penduduk Gaza yang hidup dalam dingin dan gelap, karena apa yang disebut B’Tselem sebagai “kebijakan berdarah dingin Israel” telah menghancurkan satu-satunya pembangkit listrik di Gaza; atau kepada para pasien Palestina yang tak tertolong karena tidak diizinkan melintasi perbatasan; atau kepada para buruh Palestina yang menganggur dan anak-anak yang tak bersekolah karena adanya pos-pos pemeriksaan Israel yang membuat perjalanan 4 jam harus ditempuh seharian.

Namun, Obama cukup sensitif kepada sisi kemanusiaan ketika menceritakan pengalamannya melihat sebuah rumah warga Israel yang rusak karena roket-roket rakitan pejuang Palestina. Sayangnya, Obama tidak sensitif itu ketika dihadapkan pada fakta ratusan rumah rakyat Palestina yang diratakan dengan tanah demi membangun pemukiman-pemukiman Yahudi, yang telah divonis ilegal oleh Mahkamah Internasional.

Obama bersumpah untuk mendukung sebuah “Yerusalem yang tidak terbagi” tetapi sayang ia akan ‘menghadiahkan’ kota suci itu ke tangan rezim yang mencurinya pada 1967. Tak satu pun negara di dunia ini yang mengakui aneksasi Israel atas Yerusalem karena semuanya, termasuk Amerika Serikat sendiri, tidak ingin dianggap mengabaikan Resolusi PBB 181 yang menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional. Tak satu pun pemimpin Palestina, termasuk Fatah, dan yang akan berdamai dengan Israel tanpa Haram asy-Syarif, tempat suci Muslim dan simbol nasionalisme Palestina, dimasukkan ke dalam bagian kedaulatan Palestina.
Tak lupa, Obama pun tetap menjanjikan keberlanjutan bantuan 30 milyar dolar demi membantu Israel mempertahankan diri terhadap serangan dari Tehran hingga Gaza, seolah-olah warga Gaza yang kelaparan itu tengah membangun rudal-rudal balistik antarbenua.

AIPAC
Memang naif mengharapkan seorang Obama melancarakan kritik terhadap Israel dan mendudukkan persoalan Palestina secara jujur dalam forum AIPAC. Obama hanya melakukan apa yang ia harus lakukan agar dapat menyenangkan lobi Zionis di AS, dan akan terus melakukan hal itu sepanjang dirasa perlu demi memastikannya tetap berada dalam kekuasaan.

Barack Obama bukanlah politisi bodoh. Ia tahu benar kelemahannya (hubungannya dengan Muslim, nama tengahnya, dan jejak kedekatannya dengan para pemimpin komunitas Arab di Chicago) sekaligus sangat sadar akan dua hal yang menggerakkan mesin politik Amerika: media dan uang. Keduanya kini dimiliki oleh jaringan lobi Israel dengan AIPAC sebagai intinya.

Mereka kerap menyumbang dana kampanye di luar proporsi yang wajar jika dibandingkan dengan jumlah suara konstituen Yahudi yang hanya 2% dari populasi AS. Dalam pemilihan pendahuluan saja, tim pendanaan kampanye Obama yang diketuai Penny Pritzker—seorang Zionis liberal yang berasal dari keluarga pemilik jaringan Hotel Hyatt—mampu mengumpulkan dana 272 juta dolar; sebuah kekuatan finansial yang waktu itu membuat ketar-ketir kubu rivalnya John McCain.
Mereka pun memiliki figur-figur kunci yang bisa membentuk opini publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kandidat-kandidat dengan nilai minus dalam hal dukungan bagi Israel, seperti Ron Paul dan Dennis Kucinich, dengan cepat terkucilkan dari media.

AIPAC juga memiliki hubungan sangat erat dengan sejumlah lembaga think-tank berpengaruh, seperti American Enterprise Institute, Jewish Institute for National Security Affairs, Middle East Forum, The Project for the New American Century (PNAC), dan Washington Institute for Near East Policy (WINEP), yang menyumbang seorang Dennis Ross (bekas koordinator khusus Timur Tengah di masa pemerintahan Bill Clinton) sebagai penasehat Obama.

Jika demikian, “perubahan wajah” Obama—yang saat menjadi Senator di Illinois pernah mengkritik Israel dalam sebuah pertemuan bersama Edward Said pada Mei 1998 di Chicago—bukanlah hal yang mengejutkan. Hal ini sekaligus memberi pelajaran bahwa dalam demokrasi elit, adalah uang dan media—yang dioperasikan lewat jaringan-jaringan nan canggih dan terkoordinasi—yang memberi pengaruh terhadap kebijakan.

Oleh karena, sebagaimana pernah disarankan Edward Said, demokrasi akar rumputlah yang harus digerakkan lewat pencerahan massa rakyat, khususnya rakyat Amerika dalam konteks Palestina.

Andai saja rakyat Amerika tahu bahwa uang-uang yang mereka bayarkan sebagai pajak telah digunakan untuk melakukan kejahatan kemanusiaan di Palestina; bahwa Israel secara sengaja telah menyerang USS Liberty di Semenanjung Sinai pada 1967 (34 marinir AS tewas); bahwa perang Irak yang telah menewaskan lebih daripada 4 ribu tentara AS dilancarkan demi kepentingan Israel; dan bahwa Amerika selalu siap menjamin suplai minyak bagi Israel meski hal itu akan menyebabkan berkurangnya cadangan domestik (MoU AS-Israel 1975 yang ditandatangani Cyrus R. Vance dan Moshe Dayan), mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka bayarkan telah menghasilkan “sebuah kejahatan terbesar yang pernah saya saksikan,” tulis mendiang Rachel Corrie—aktivis Amerika yang tewas dilindas buldoser Israel pada 2003 di Rafah.
Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 10 Maret 2010 )
 
3000 Warga Israel Protes Pemukiman Ilegal Yahudi di Tanah Palestina
Ditulis Oleh Admin   
Selasa, 09 Maret 2010
Sekitar 3.000 pengunjuk rasa warga Israel, termasuk beberapa warga Palestina, berunjuk rasa pada hari Sabtu menentang pemukiman Yahudi di sebuah kampung Arab sebelah timur Yerusalem.


Para pengunjuk rasa, di antaranya para aktivis perdamaian, melambai-lambaikan bendera merah bertuliskan "Shalom" (damai dalam bahasa Ibrani) selama demonstrasi di Syaikh Jarrah.

Mereka meneriakkan slogan-slogan seperti "Tidak untuk pembersihan etnis," dan "Penduduk Syaikh Jarrah jangan kehilangan harapan, kita memblokir jalan ke pemukiman (Yahudi)."

Sepasukan besar polisi Israel mengawasi demonstrasi, yang terbesar dalam menentang pemukiman ilegal Yahudi di Yerusalem selama beberapa dekade.

Polisi sebelumnya bermaksud melarang unjuk rasa itu, tapi akhirnya unjuk rasa itu disetujui oleh MA Israel setelah diajukan banding oleh gerakan warga Yahudi anti-Zionis.

Demonstrasi terjadi di tengah-tengah ketegangan menyangkut Kota Tua Yerusalem setelah beberapa hari sebelumnya terjadi bentrokan antara polisi anti huru-hara Israel dengan pengunjuk rasa Palestina di dalam dan sekitar Masjid Al-Aqsa dan beberapa pemukiman Arab di Yerusalem.

Beberapa keluarga Palestina di Sheikh Jarrah telah diusir dalam beberapa bulan terakhir demi memuluskan pemukiman ilegal Israel yang merampas tanah dan rumah-rumah mereka.

Pengusiran tersebut memicu demonstrasi yang kemudian ditumpas oleh polisi Israel dengan menangkapi para aktivis perdamaian Palestina dan aktivis internasional pro-Palestina.

Israel mencaplok Yerusalem Timur setelah Perang Timur Tengah 1967 dan membangun pemukiman-pemukiman baru untuk menampung lebih dari 200.000 imigran Yahudi-Zionis.

Aneksasi itu tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Palestina mengutuk pemukiman di timur Yerusalem, yang mereka inginkan menjadi ibukota negara masa depan mereka.

Pada awal Februari, harian Haaretz mengungkapkan pemerintah Israel telah memberikan lampu hijau untuk sebuah proyek pembangunan 600 rumah di daerah yang disisihkan untuk pemukiman ilegal di sektor timur.

Pembangunan perumahan di Yerusalem Timur dikecualikan dari 10 bulan moratorium yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di permukiman ilegal Tepi Barat yang diduduki.[afp]
 
Lagi...
<< Awal < Sebelumnya 1 2 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 7 dari 14